Resmi, Drone China "DJI" Dihukum Pemerintah AS

Bulan lalu (01/20), pemerintah Amerika Serikat telah berencana untuk menghukum drone asal China, DJI, setelah diduga melakukan aksi spionase melalui perangkatnya. Untuk saat ini, drone buatan DJI memang membanjiri pasar AS.

Terkait dugaan tersebut, David Bernhardt selaku Kepala Agen Federal mengungkapkan kekhawatirannya. David Bernhardt kemudian menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengkajian terkait keberadaan drone DJI.

Pemerintah AS Resmi Hukum DJI

Januari lalu (29/01/20), pemerintah AS telah resmi menandatangani perintah untuk menghentikan sementara waktu penggunaan semua drone buatan China untuk keperluan pemerintahan. Penghentian sendiri dilakukan untuk mengantisipasi aksi spionase seperti yang ditakutkan oleh pemerintah AS.

Penghentian drone buatan China sendiri hanya berlaku untuk “operasi non-darurat.” Artinya, pemerintah AS akan tetap menggunakan drone buatan China untuk keperluan darurat seperti kebakaran hutan, pencarian dan penyelamatan, hingga proses bencana alam yang dapat mengancam jiwa atau properti.

DJI Berontak dengan Keputusan AS

Ketika putusan pemerintah AS resmi keluar, pihak DJI mengaku kecewa dengan apa yang mereka alami. Hasilnya, perusahaan asal Negeri Tirai Bambu tersebut mencoba menentang putusan yang sudah dikeluarkan.

“Keamanan produk kami yang dirancang khusus untuk Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemerintah AS lainnya telah diuji secara independen dan divalidasi oleh konsultan keamanan siber AS termasuk Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri,” ungkap DJI seperti yang dikutip dari PetaPixel, Rabu (05//02/20).

Terkait sanksi yang mereka terima, pihak DJI menuduh pemerintah AS menggunakan keamanan siber sebagai alasan untuk meredam persaingan dan memberikan kesempatan kepada pembuat drone yang berbasis di AS untuk mengejar ketertinggalannya dari perusahaan China.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah AS ini sama persis dengan yang mereka lakukan kepada Huawei. Bahkan saking tertinggalnya AS dalam teknologi 5G, mereka rela mengajak negara-negara sekutunya untuk tidak menggunakan teknologi 5G Huawei dengan alasan yang sudah diketahui, yaitu Huawei bisa melakukan aksi spionase.

Nasib DJI sendiri sudah mendekati Huawei karena putusan penghentian penggunaan drone tidak diketahui kapan waktu berakhirnya. Apabila DJI ingin sanksi yang mereka terima itu dicabut, maka mereka harus berharap banyak kepada Sekretaris Dalam Negeri AS untuk membatalkannya. Apabila pembatalan tidak ada, maka sanksi akan berlaku tanpa batas waktu.